JAKARTA - Keputusan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menghentikan penerbitan Nomor Unik
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dinilai sebagai langkah salah. Sebab,
saat ini masih banyak guru yang belum memiliki NUPTK tersebut.“Ini namanya
ngawur. Karena kalau mereka belum punya NUPTK, belum bisa ikut sertifikasi,”
ujar Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo di Kemdikbud, Selasa (30/4).
NUPTK merupakan data tentang identitas
pendidik atau tenaga kependidikan yang bersifat nasional. Mereka yang telah
memilik NUPTK berarti telah diakui oleh Kemdikbud sebagai tenaga pendidikan dan
kependidikan terdaftar.
Bahkan, berbagai program peningkatan
kesejehtaraan guru maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah
pusat maupun daerah, didasarkan pada NUPTK. Salah satu contohnya adalah program
sertifikasi guru.
Karenanya PB PGRI mendesak pemerintah
lebih serius membenahi manajemen guru. Pasalnya, PB PGRI mendapatkan sejumlah
pengaduan bahwa masih banyak guru hingga saat ini belum memperoleh NUPTK meski
sebenarnya memenuhi syarat.
Pemerintah, tegas
Sulistyo, harusnya memberikan hak-hak para guru sebagaimana yang telah
dijanjikan selama ini. “Jangan sampai lahir sejumlah tuduhan bahwa pemerintah
tidak serius atau main-main, misalnya dengan sertifikasi dan tunjangan
sertifikasi,” tambahnya.(fat/jpnn)
0 comments:
Post a Comment